Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaTeknologi

Menkominfo Ancam Blokir Twitter Jika Berlakukan Kebijakan Konten Pornografi di Indonesia

54
×

Menkominfo Ancam Blokir Twitter Jika Berlakukan Kebijakan Konten Pornografi di Indonesia

Share this article
Menkominfo Ancam Blokir Twitter
Menkominfo Ancam Blokir Twitter
Example 468x60

Polemik menyusul rencana Twitter, atau yang sekarang dikenal sebagai ‘X’, untuk mengizinkan konten pornografi dan tidak senonoh di platformnya – suatu langkah yang segera menuai kecaman dari berbagai pihak. Di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, telah memberikan peringatan tegas kepada layanan media sosial tersebut: taati undang-undang yang berlaku atau berhadapan dengan risiko pemblokiran.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh BidayyCom, Budi menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia – X tidak terkecuali – wajib tunduk pada seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang relevan. Ia mengutip Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui khalayak umum.

Example 300x600

“Semua kebijakan X yang bertentangan dengan aturan tersebut maupun peraturan lain yang berlaku, akan tetap mendapatkan sanksi, di antaranya pemblokiran dan/atau denda,” tegas Budi dalam pernyataannya.

Kontroversi Kebijakan Baru X

Kebijakan baru X yang kontroversial ini secara resmi mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform tersebut, dengan beberapa peringatan dan batasan. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh kecerdasan buatan (AI).

Perubahan kebijakan ini bukan tanpa alasan. Di bawah kepemimpinan CEO Elon Musk, X telah bereksperimen dengan mengakomodasi komunitas konten dewasa atau “not safe for work” (NSFW). Namun, langkah ini segera memicu perdebatan sengit dan penolakan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Respon dan Kekhawatiran dari Berbagai Pihak

Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International telah mengecam kebijakan baru X yang mengizinkan konten pornografi. Mereka menyatakan bahwa langkah ini dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan banyak pengguna, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual di dunia maya.

“Kebijakan ini membuka pintu untuk penyebaran konten eksploitatif dan membahayakan, yang dapat mengancam keselamatan dan martabat banyak orang, terutama perempuan dan anak-anak,” kata Juru Bicara HRW untuk Asia Tenggara, Elaine Pearson, seperti dikutip oleh BidayyCom.

Kekhawatiran lain yang diungkapkan adalah terkait kemampuan X dalam memoderasi konten dewasa dengan efektif. Dengan sumber daya yang terbatas dan kebijakan yang kurang jelas, ada kekhawatiran bahwa platform ini dapat dengan mudah dibanjiri oleh konten ilegal seperti pornografi anak dan video eksploitasi seksual.

“Kami prihatin dengan kemampuan X untuk benar-benar memoderasi konten ini dengan efektif,” kata Kepala Unit Kejahatan Siber Kepolisian Indonesia, Komisuaris Besar M. Iqbal, sebagaimana dilansir oleh BidayyCom. “Kami tidak ingin melihat penyebaran konten ilegal dan eksploitatif yang dapat membahayakan masyarakat.”

Tantangan dalam Penerapan dan Moderasi Konten

Meskipun X telah menegaskan bahwa konten dewasa harus diberi label dengan jelas, ada kekhawatiran bahwa sistem peringatan ini dapat dieksploitasi atau diabaikan oleh beberapa pengguna. Selain itu, definisi “konten dewasa” yang diizinkan masih kabur dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh pengguna.

“Kami membutuhkan panduan yang lebih jelas tentang apa yang dianggap sebagai konten dewasa yang dapat diterima dan apa yang dianggap sebagai konten eksploitatif atau ilegal,” kata pengamat media sosial Adi Prasetyo, seperti dikutip oleh BidayyCom.

Badan Sensor Film Indonesia (LSF) juga telah memperingatkan X agar berhati-hati dalam memberlakukan kebijakan barunya. Ketua LSF Himawan Pratista menekankan bahwa konten dewasa yang ditampilkan di X harus sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat Indonesia.

“Kami memahami aspirasi X untuk memberi ruang bagi kebebasan berekspresi, tetapi ini harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan menghormati nilai-nilai budaya setempat,” kata Himawan, sebagaimana dikutip oleh BidayyCom.

Risiko Fragmentasi Internet dan Aliran Informasi Global

Keputusan X untuk mengizinkan konten dewasa juga dapat memperdalam fragmentasi internet global, di mana platform media sosial mematuhi hukum dan norma lokal yang berbeda-beda di berbagai negara. Ini dapat menyulitkan upaya untuk menciptakan standar global yang konsisten untuk moderasi konten.

“Kita mungkin berakhir dengan ‘internet terpisah’ di mana platform seperti X menyesuaikan kebijakannya dengan hukum dan norma setempat, yang pada akhirnya dapat membatasi aliran informasi global,” kata Profesor Kebijakan Internet Fanny Rahmita dari Universitas Indonesia, seperti dikutip oleh BidayyCom.

Perdebatan yang Berkelanjutan

Kebijakan kontroversial X untuk mengizinkan konten dewasa dan pornografi telah memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Sementara beberapa menyambutnya sebagai langkah maju bagi kebebasan berbicara, yang lain mengkhawatirkan potensi bahaya dan eksploitasi yang dapat ditimbulkannya.

Di Indonesia, pemerintah telah memberikan peringatan tegas kepada X untuk mematuhi undang-undang setempat atau menghadapi risiko pemblokiran dan denda. Perdebatan ini menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam era digital yang semakin terbuka ini.

Bagaimana perkembangan selanjutnya akan berlangsung masih harus dilihat. Namun, satu hal yang pasti, perdebatan ini tidak akan segera mereda, sementara pihak-pihak terkait terus berupaya menemukan solusi yang adil dan bertanggung jawab bagi semua pihak.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *