Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaTeknologi

X (Mantan Twitter) Mengizinkan Konten Porno, Menkominfo Beri Peringatan Tegas

58
×

X (Mantan Twitter) Mengizinkan Konten Porno, Menkominfo Beri Peringatan Tegas

Share this article
X (Mantan Twitter) Mengizinkan Konten Porno, Menkominfo Beri Peringatan Tegas
X (Mantan Twitter) Mengizinkan Konten Porno, Menkominfo Beri Peringatan Tegas
Example 468x60

Jakarta – Kebijakan kontroversial terbaru dari X (sebelumnya Twitter) memungkinkan para penggunanya untuk memposting konten pornografi dan bahan tidak pantas untuk ditonton di tempat kerja (NSFW) lainnya. Namun, langkah ini menuai kecaman dari pemerintah Indonesia yang telah memperingatkan X untuk mematuhi undang-undang setempat atau menghadapi risiko pemblokiran dan denda.

Aturan Baru X Memungkinkan Konten Dewasa

Example 300x600

Dalam upaya untuk meningkatkan kebebasan berbicara dan menarik lebih banyak pengguna, X kini mengizinkan para penggunanya untuk memposting konten dewasa dan pornografi yang diproduksi secara konsensual, asalkan diberi label peringatan yang jelas. Aturan baru ini berlaku untuk semua jenis konten, termasuk video, gambar, dan bahkan konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Keputusan ini mungkin tidak mengejutkan bagi banyak orang, mengingat di bawah kepemimpinan CEO Elon Musk, X telah bereksperimen dengan mengakomodasi komunitas konten dewasa atau NSFW. Namun, perubahan kebijakan ini memicu kontroversi dan penolakan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Peringatan Tegas dari Menkominfo Indonesia

Merespons kebijakan baru X, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Indonesia Budi Arie Setiadi memberikan peringatan tegas bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, termasuk X, wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Budi mengutip Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

“Semua kebijakan X yang bertentangan dengan aturan tersebut maupun peraturan lain yang berlaku, akan tetap mendapatkan sanksi, di antaranya pemblokiran dan/atau denda,” tegas Budi dalam pernyataannya.

Reaksi Pro dan Kontra Terhadap Kebijakan Baru X

Keputusan X untuk mengizinkan konten dewasa telah memicu perdebatan sengit di kalangan pengguna, pegiat, dan pemerintah di seluruh dunia. Beberapa menyambut baik langkah ini sebagai kemajuan bagi kebebasan berbicara dan ekspresi di era digital. Namun, yang lain mengkritik kebijakan ini sebagai langkah mundur dalam upaya melindungi pengguna, khususnya anak-anak, dari paparan konten berbahaya dan eksploitatif.

Pegiat Hak Asasi Manusia Mengecam Kebijakan Baru

Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International telah mengecam kebijakan baru X yang mengizinkan konten pornografi. Mereka menyatakan bahwa langkah ini dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan banyak pengguna, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual di dunia maya.

“Kebijakan ini membuka pintu untuk penyebaran konten eksploitatif dan membahayakan, yang dapat mengancam keselamatan dan martabat banyak orang, terutama perempuan dan anak-anak,” kata Juru Bicara HRW untuk Asia Tenggara, Elaine Pearson.

Kekhawatiran Tentang Moderasi Konten yang Tidak Memadai

Selain isu perlindungan, banyak yang mengkhawatirkan kemampuan X dalam memoderasi konten dewasa dengan efektif. Dengan sumber daya yang terbatas dan kebijakan yang kurang jelas, ada kekhawatiran bahwa platform ini dapat dengan mudah dibanjiri oleh konten ilegal seperti pornografi anak dan video eksploitasi seksual.

“Kami prihatin dengan kemampuan X untuk benar-benar memoderasi konten ini dengan efektif,” kata Kepala Unit Kejahatan Siber Kepolisian Indonesia, Komisuaris Besar M. Iqbal. “Kami tidak ingin melihat penyebaran konten ilegal dan eksploitatif yang dapat membahayakan masyarakat.”

Peringatan dari Badan Sensor Indonesia

Badan Sensor Film Indonesia (LSF) juga telah memperingatkan X agar berhati-hati dalam memberlakukan kebijakan barunya. Ketua LSF Himawan Pratista menekankan bahwa konten dewasa yang ditampilkan di X harus sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat Indonesia.

“Kami memahami aspirasi X untuk memberi ruang bagi kebebasan berekspresi, tetapi ini harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan menghormati nilai-nilai budaya setempat,” kata Himawan.

Tantangan dalam Menerapkan Kebijakan Baru

Meskipun X telah menegaskan bahwa konten dewasa harus diberi label dengan jelas, ada kekhawatiran bahwa sistem peringatan ini dapat dieksploitasi atau diabaikan oleh beberapa pengguna. Selain itu, definisi “konten dewasa” yang diizinkan masih kabur dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh pengguna.

“Kami membutuhkan panduan yang lebih jelas tentang apa yang dianggap sebagai konten dewasa yang dapat diterima dan apa yang dianggap sebagai konten eksploitatif atau ilegal,” kata pengamat media sosial Adi Prasetyo.

Risiko Fragmentasi Internet Semakin Besar

Keputusan X untuk mengizinkan konten dewasa juga dapat memperdalam fragmentasi internet global, di mana platform media sosial mematuhi hukum dan norma lokal yang berbeda-beda di berbagai negara. Ini dapat menyulitkan upaya untuk menciptakan standar global yang konsisten untuk moderasi konten.

“Kita mungkin berakhir dengan ‘internet terpisah’ di mana platform seperti X menyesuaikan kebijakannya dengan hukum dan norma setempat, yang pada akhirnya dapat membatasi aliran informasi global,” kata Profesor Kebijakan Internet Fanny Rahmita dari Universitas Indonesia.

Kebijakan kontroversial X untuk mengizinkan konten dewasa dan pornografi telah memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Sementara beberapa menyambutnya sebagai langkah maju bagi kebebasan berbicara, yang lain mengkhawatirkan potensi bahaya dan eksploitasi yang dapat ditimbulkannya.

Di Indonesia, pemerintah telah memberikan peringatan tegas kepada X untuk mematuhi undang-undang setempat atau menghadapi risiko pemblokiran dan denda. Perdebatan ini menyoroti tantangan

Example 300250
Example 120x600

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *